akip adalah. ID, JAKARTA -- Sebagai antisipasi dampak buruk akibat dari penyebaran virus Corona, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan kebijakan countercyclical bagi lembaga jasa keuangan nonbank atau LJKNB. akip adalah

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. JAKARTA – Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (AKIP) tahun 2023 akan masuk tahap desk evaluation pada Agustus 2023. Fungsi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP adalah : a. 2) Apakah LAKIP Es. AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertenggungjawaban secara periodik. SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Feb. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang Poltekip adalah sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. 3. 39 49. 5. Pelaporan Kinerja (20%) a. Dasar dari pelaksanaan evaluasi RB adalah Peraturan Menteri PANRB No. Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) evaluator, perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian evaluasi. dalam manajemen kinerja. Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. 4, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. go. 2. Pengaruh implementasi good governance dan SPIP terhadap AKIP adalah signifikan sebesar 50% dan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Pengertian dan Indikator Budget Emphasis (Penekanan Anggaran) Budgetary Slack - Pengertian, Tujuan, Indikator dan Dampak. 9. idSecara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil). Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP adalah gambaran kinerja yang dicapai oleh suatu instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan instansi tersebut yang dibiayai oleh APBN/APBD. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi,. 2. k mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun. Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa setiap instansi pemerintah sebagai2. diklaim adalah Nilai AKIP tahun sebelumnya, setelah diterima nilai AKIP tahun 2020 maka disampaikan revisi LKj. 4, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. 2. b: menyatakan kategori nilai baik dengan kriteria nilai >60-70. C. Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah,disebut Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sisternatis, Pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi ataS masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 8584979 Fax. Tata kelola organisasi Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri yang baik Stakeholders Perspective IKU-1 Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Definisi:Diklat Memahami SAKIP dan LAKIP Sebagai Tolak Ukur Kinerja PNS SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. 11. 2. Ada lima strategi yang merupakan kunci untuk menyukseskan pembangunan zona integritas, salah satunya adalah komitmen. 11. 4. Pengaruh implementasi good governance dan SPIP terhadap AKIP adalah signifikan sebesar 50% dan sisanya dipengaruhi faktor lain. Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi atas akuntabilitas kinerja dilaksanakan. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal MA RI maupun masyarakat. Akademi ilmu pemasyarakatan (AKIP) merupakan perguruan tinggi kedinasan yang terletak di bawah naunganKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, didirikan atas pertimbangan adanya kebutuhan sumber daya manusia di bidang Pemasyarakatan yang mendesak sehubungan dengan adanya perubahan sistem. Pemerintah (LAKIP). 11. 11. (2) Sistem Pendukung LAKIP/AKIP adalah keterkaitan antara unsur Rencana Strategi, Rencana Kerja Tahunan. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa 18 digit NIP PNS memuat data-data terkait dengan tanggal lahir, nomor TMT CPNS, jenis kelamin, dan nomor urut PNS. 2. Kewajiban instansi melaksanakan AKIP tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP, instruksi presiden tersebut menyatakan bahwa. LKJ Direktorat Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksud Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas. 73 44. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; 2. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta 7. a: menyatakan kategori nilai memuaskan dengan kriteria nilai >80-90. 9. Komponen kedua, yakni pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran dengan bobot 20. Pasal 2 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP adalah sebagaimana. Evaluatan adalah entitas yang dilakukan evaluasi AKIP Provinsi JawaPemerintah (sistem AKIP), dan pencapaian kinerja organisasi. Pada saat POJK tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra mulai berlaku, POJK Nomor 25/POJK. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil indeks adalah angka dengan skala 1-100 yang tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) aspek. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dankategori: menyatakan kategori nilai akip dengan tipe data teks. Jika panggilan berasal dari A menuju B, maka forward signal mengalir dari telepon A menuju sentral telepon B tempat B berada, sedangkan reverse signal adalah sebaliknya. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yangdisebut Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya pimpinan instansi bersama timLAPORAN HASIL EVALUASI AKIP PADA DIREKTORAT JENDERAL/BADAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner . Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah: 5. Pengukuran kinerja adalah bagian dari sistem AKIP yang merekam realisasi dan membandingkan kesesuaiannya dengan rencana yang telah ditetapkan semula serta menilai kinerja yang telah dihasilkan. disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pra. Pemerintah (SAKIP). Nilai evaluasi AKIP Pusat Pembinaan Jabatan Fungsonal oleh Inspektorat Jenderal Tujuan: Indikator Kinerja Utama: L1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) evaluator, perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian evaluasi. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan. 3. 11. 1. Penyusunan LAKIP, dalam sistem AKIP, dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, serta pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja. Sekolah kedinasan ini diharapkan bisa mencetak SDM berkualitas yang akan bekerja di pemerintahan dan memangku jabatan-jabatan. Sumber Daya, Instrumen, dan Alat Evaluasi AKIP 1. Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan. Kebutuhan SDM Evaluator Hal terpenting dalam evaluasi AKIP adalah ketersediaan SDM yang memenuhi persyaratan sebagai evaluator sesuai denganJDIH 2. 1. Signaling adalah semua pensinyalan yang dibutuhkan dalam melakukan panggilan di jaringan telekomunikasi. 6. Sedangkan ke empat variabel lain sangat bagus dan tidak mempengaruhi implementasi AKIP karena nilainya lebih besar dari 0,05. CO. Keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat dilihat dari lima aspek yaitu: kualitas kerja, produktifitas, pengetahuan, kedisiplinan serta kepuasan pengguna dalam menggunakan layanan dari pemerintah. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : 1. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika hendak mendaftarkan menjadi Calon ILmu Pemasyarakatan (AKIP) adalah sebagi berikut ini: 1. 12. Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi atas Akuntabilitas. 6. LAKIP berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan. 11. - -Deputi Bidang Investigasi: Jl. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan. Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) evaluator, perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian evaluasi. 6. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. , M. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnyaEvaluasi Kinerja. 1. 11. Poltekip adalah sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pasa l 2 (1) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh. 4. Dalam upaya Pencapaian Sasaran perlu sebuah Alat Ukur yang dinamakan Indikator Kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkatselanjutnya disingkat AKIP, adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. E. Pertimbangan iniCikal bakal lahirnya SAKIP LAKIP adalah berasal dari Inpres No. Dalam BAB I Pasal 3 Permenpan No 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II yang merupakan. RM Soedjarwadi telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKJiP RSJD Dr. 7. B. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang. 03/2017 dicabut dan dinyatakan. LKjIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk: 1. Untuk pengajuan usulan predikat WBBM, maka syarat yang harus dipenuhi adalah : Pada level instansi pemerintah : Mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas opini laporan keuangan selama minimal 2 tahun berturut-turut; Mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeirntah (AKIP) minimal “CC”. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian hasil permasalahan atau temuan hasil evaluasi dan saran perbaikan atas penerapan Sistem AKIP pada evaluatan. Kebutuhan SDM Evaluator Hal terpenting dalam evaluasi AKIP adalah ketersediaan SDM yang memenuhi persyaratan sebagai evaluator sesuai. 2. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. d. Pemerintah (AKIP) di tingkat SKPD yakni: Perubahan peraturan perundangan, materi sosialisasi atas aturan mengenai SAKIP, Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, mutasi terhadap aparatur pemerintahan, serta data kinerja yang tidak akurat mengakibatkan keterlambatan dalam penyampaian laporan kinerja. RM Soedjarwadi Tahun 2014. disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi AKIP adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan sumber daya yang tersedia. Apa itu AKIP? AKIP adalah singkatan dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Lulusan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) ini nantinya. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya disebut Evaluasi AKIP, adalah kegiatan analisis kritis, penilaian Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif . Tujuan dari penyusunan standar evaluasi dan pelaporan adalah : a. Entitas akuntabilitas yang dievaluasi tiap tahun adalah unit-unit kerja Eselon I dan Eselon II di Kantor Pusat, dan Balai Besar MKGA. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan pada tahun 1964. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. pelayanan perwakilan. Dalam melaksanakan evaluasi. LKJ Direktorat Tahun 2017. Poltekip dulunya bernama AKIP atau Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan didirikan pada tahun 1964. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yangPoltekip/AKIP atau Akademi Ilmu Pemasyarakatan ini, sendiri adalah perguruan tinggi yang berada dibawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik indonesia. Dokumen ini penting bagi OPD dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk. E-Sakip adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Unit Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja satuan / unit kerja pada khususnya dan kinerja Instansi pada. Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instasi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumberdaya dengan mandat yang diterima. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. id: 6 hlm. Evaluasi AKIP dapat dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan penilaian nasional terhadap implementasi SAKIP. Fokus pelaksanaan evaluasi AKIP Provinsi Jawa Tengah adalah untuk meningkatkan mutu penerapan manajemen akuntabilitas berbasis kinerja (Sistem AKIP) dan peningkatan pencapaian kinerja SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil (result oriented. Tim Evaluator adalah tim yang dibentuk oleh Inspekturprogram atau kegiatan pemerintah adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan didukung oleh sumber daya yang tersedia. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. al dalam Harahap (2013) Akuntabilitas adalah merupakan kewajiban- kewajiban dari individu- individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola. Buku ini berisi profil DJKA, visi dan misi, tujuan dan sasaran, capaian kinerja, serta evaluasi dan rekomendasi. Kini, skip dijadikan anak muda Indonesia sebagai Bahasa Gaul 2022 . TeknikEvaluasi AKIP • CheklistPengumpulanDatadan • KomunikasimelaluiTanyaJawab • Observasi •. 8. Sekretaris Direktorat Jenderal. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnyaEvaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (L AKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) didirikan dengan pertimbangan adanya kebutuhan mendesak akan sumber daya manusisa di bidang pemasyarakatan berkenaan perubahan sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum di Indonesia dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. KATSU5 adalah pilihan unggulan dalam daftar penyedia slot gacor online di Indonesia, menawarkan rangkaian lengkap game slot gacor terbaru dengan potensi kemenangan maksimal yang mencapai ratusan juta rupiah. 1 September 2015 APIP pengawasan. Pelaksanaan Evaluasi AKIP 1. Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja. 12/2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP, adalah ikhtisar yang menjelaskan secaraEvaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. pelayanan perwakilan. Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah yangEvaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 0 for windows. LKJ Direktorat Tahun 2021. Kebutuhan SDM Evaluator (Penanggung Jawab,Pengawas, Ketua Tim danAnggotaTim) 2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diganti denganPeraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAPKIN PUSLITBANGWAS 2016. Fokus pelaksanaan evaluasi AKIP Provinsi Jawa Tengah adalah untuk meningkatkan mutu penerapan manajemen akuntabilitas berbasis kinerja (Sistem AKIP) dan peningkatan pencapaian kinerja SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil (result oriented. Aries Erwanto menjelaskan Hasil evaluasi atas AKIP BMKG pada tahun 2021 atas laporan kinerja 2020 adalah. 6. 19730227 199903 2 001. 13. 12. 11. Seperti namanya, prodi Akdemis ini memiliki tujuan untuk taruna di Poltekip/AKIP ini menguasai ilmu pengetahuan dan keahlian di bidangnya. MetodedanTeknikEvaluasiAKIP 1. Kebutuhan SDM Evaluator Hal terpenting dalam evaluasi AKIP adalah ketersediaan SDM yang memenuhi persyaratan sebagai evaluator sesuai dengan standar dan kode Hal-hal yang harus termuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP): 1. Istilah Akademi Ilmu Pemasyarakatan apabila disingkat yaitu menjadi AKIP. Pertama, efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja. Formula: Nilai evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Tujuan: untuk mengukur sejauh mana Kementerian Luar Negeri telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil. 3. Predikat yang didapatkan oleh. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraSi Apik adalah aplikasi pencatatan keuangan usaha yang dirilis oleh Bank Indonesia sebagai bentuk dukungannya terhadap usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM). Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut: Predikat Interpretasi Sangat Memuaskan AA (Nilai >90-100) Telah terwujud Good Governance. 6. Pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di Indonesia. disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implemantasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kebutuhan SDM Evaluator Hal terpenting dalam evaluasi AKIP adalah ketersediaan SDM yang memenuhi persyaratan sebagai evaluator sesuai denganPredikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluatan adalah entitas yang dilakukan Evaluasi AKIP10. Poltekip atau dulu dikenal dengan Akademi ilmu pemasyarakatan (AKIP) didirikan atas pertimbangan adanya kebutuhan SDM di bidang pemasyarakatan yang mendesak sehubungan dengan adanya perubahan sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum di Indonesia dari Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian kinerja. pembuatan. Sesuai Inpres no 7 tahun 1999 Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk. Freeman (1984) berpendapat bahwa stakeholder adalah seseorang atau sekelompok orang yang dipengaruhi dan mempengaruhi proses perusahaan dalam mencapai tujuannya. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang diolah dengan SPSS 20. Hal terpenting dalam evaluasi AKIP adalah ketersediaan SDM yang memenuhi persyaratan sebagai evaluator sesuai dengan standar dan kode etik evaluator. I : SUB JUMLAH : JUMLAH C. Artinya, menyusun laporan tersebut secara “Benar” dan “Tepat” sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggung jawab setiap instansi pemerintah. Inspektorat BPKP yang dimuat dalam laporan ini adalah tingkat pencapaian target kinerja sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat BPKP. 12.